Sabtu pekan ini (12/9), Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dipastikan bergemuruh. Setelah tujuh tahun lamanya diselimuti awan ketidakpastian dan pengusiran yang melelahkan, akhirnya laga klasik antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung akhirnya resmi kembali digelar di ibu kota. Panitia pelaksana melepas 60.000 tiket khusus untuk warga ber-KTP DKI Jakarta dan wajib menggunakan jersei Persija. Langkah ini adalah sebuah pembuktian, namun di sisi lain, sekaligus menjadi tamparan bagi sejarah panjang birokrasi keamanan kita.
Bagi pendukung Persija dan pencinta sepak bola nasional, kembalinya laga ini ke Jakarta memang patut disambut baik. Namun, aneh jika kita merayakan momen ini berlebihan hingga terkesan menjadi sebagai sebuah "hadiah" atau "kelonggaran sesaat" dari aparat penegak hukum. Karena bagi sebuah klub sepak bola profesional bisa bermain di kandang sendiri dan di hadapan pendukungnya secara rutin adalah sebuah bare minimum, hak paling mendasar dalam asas keadilan kompetisi. Shin Tae-yong pun berkata demikian.
Sejak 2019, setiap kali tensi laga ini meninggi, surat penolakan izin bertanding dari kepolisian Jakarta seolah menjadi barang rutin yang paling mudah diterbitkan. Alasan yang digunakan selalu klise: potensi kerawanan massa, bentrok jadwal dengan konser musik, pengamanan pasca-Pemilu, hingga yang terakhir pada Mei lalu, alasan kepadatan agenda dan potensi demo pasca-Hari Buruh (May Day).
Sikap gampang paranoia ini melahirkan ironi yang luar biasa menggelikan jika dibandingkan dengan daerah lain, khususnya Bandung. Kita semua tahu, setiap kali giliran Persib yang bertindak sebagai tuan rumah, kepolisian di Bandung hampir selalu sanggup dan berani menerbitkan izin pengamanan. Padahal, tensi rivalitas dan tekanan massa sama besarnya. Jika kepolisian di Bandung bisa berkomitmen menjaga muruah sepak bola di daerahnya, mengapa kepolisian Jakarta justru berulang kali memilih angkat tangan?
Ya, Jakarta memang ibu kota negara. Dinamika sosialnya lebih pelik, isu politiknya lebih sensitif, dan potensi kerawanannya jauh lebih kompleks. Namun, bukankah dengan status ibu kota itu pula, aparat keamanan di Jakarta memiliki segalanya yang tidak dimiliki daerah lain? Polda Metro Jaya dibekali dengan pusat logistik keamanan terbesar, jumlah personel kepolisian paling melimpah, dan alutsista taktis paling komplet di republik ini. Sungguh tidak masuk akal jika instansi dengan fasilitas pengamanan nomor satu di Indonesia justru kalah bernyali dibandingkan Polres Metro Bekasi Kota (Stadion Patriot Chandrabaga), Polresta Surakarta (Stadion Manahan), atau Polrestabes Bandung (Stadion GBLA/Si Jalak Harupat) yang logistiknya jauh di bawah Jakarta.
Ketakutan kepolisian Jakarta juga makin tidak berdasar jika kita melihat rekam jejak suporter. Beberapa musim ke belakang, tidak ada satu pun kasus kerusuhan massal yang dilakukan oleh Jakmania di laga kandang. Publik tentu ingat insiden minor pelemparan sebelah pasang sepatu ke arah Ciro Alves di Jakarta International Stadium pada Agustus 2025 lalu. Namun, di luar aksi konyol oknum perorangan tersebut, Jakmania terbukti dewasa, tertib, dan mampu menjaga kondusivitas Jakarta secara kolektif. Menghukum satu klub dan puluhan ribu suporter dengan surat penolakan izin atas dasar "paranoia masa lalu" adalah bentuk ketidakadilan bagi mereka.
Di sinilah letak ironi terbesarnya. Suporter sudah belajar dan berbenah, apakah aparat sudah? Bertahun-tahun suporter Indonesia dituding sebagai biang keladi kerusuhan, dicap tidak dewasa, hingga dipaksa tunduk pada regulasi larangan awayday. Di Jakarta, Jakmania membuktikan mereka bisa belajar dari masa lalu, menahan diri, dan bekerja sama menjaga keamanan kota demi klub kebanggaan mereka. Sayangnya, proses pendewasaan ini tidak diimbangi oleh reformasi di tubuh kepolisian.
Jargon "Transformasi Sepak Bola Indonesia" yang sering didengungkan pasca-Tragedi Kanjuruhan realitanya belum terbukti. PSSI, operator liga, klub, hingga suporter terus dituntut untuk bertransformasi menjadi modern dan prediktif. Namun, institusi keamanan kita tampaknya enggan ikut berubah. Cara mitigasi risiko mereka masih menggunakan metode abad lalu: jika ada potensi keramaian, maka opsi termudah dan paling malas adalah membuat laga tersebut jadi tanpa penonton, melarang suporter tandang hadir, atau mengusir acaranya.
Oleh karena itu, kepastian digelarnya laga di SUGBK dengan pembatasan berbasis KTP Jakarta dan wajib memakai jersey Persija pekan ini harus menjadi standar baku yang baru untuk musim depan dan seterusnya. Skema ini membuktikan bahwa jika aparat keamanan punya kemauan, solusi itu sebenarnya selalu ada tanpa harus mengorbankan jalannya roda kompetisi.
Laga nanti bisa menjadi sebuah ujian dan pembuktian bagi Polda Metro Jaya. Jika pekan ini mereka terbukti mampu mengawal puluhan ribu pasang mata di Jakarta dengan aman dan tertib, maka haram hukumnya bagi kepolisian di musim-musim mendatang untuk kembali memelihara tradisi paranoia. Jangan biarkan laga kandang di ibu kota kembali menjadi barang mewah yang digadaikan atas nama ketakutan birokrasi.
